undang undang no 23 tahun 1997. Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. undang undang no 23 tahun 1997

Peraturan: 23:. bahwa kesehatan sebagai. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 2012. 23/1997), telah diatur sanksi pidana (penjara dan denda) terhadap badan hukum yang melakukan pencemaran. Berdasarkan ketentuan pasal 264 ayat (5) uu no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan uu no. 16, LN. 1992, LL SETNEG : 41 HLM. Indonesia, Pemerintah Pusat. NOMOR 23 TAHUN 1997. 3 Tahun 2006. KETENTUAN PENUTUP. 15 Hak. 23 Tahun 1997 Tentang : Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor : 23 TAHUN 1997 (23/1997) Tanggal : 19 SEPTEMBER 1997 (JAKARTA) Sumber : LN 1997/68; TLN NO. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan berlakunya Konvensi Hak-Hak Anak; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak; Undang-Undang Nomor 39 Tahun. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Daftar. 23, LN. Sedangkan ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia. Paramedis (LN Tahun 1964 No 106,<TLN No 2698). Pasal 23 (1) Pemerintah dan masyarakat melakukan pembinaan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan sosial. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720); Dengan. Pasal 23 ayat (2), Undang-Undang Dasar 1945; Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir. Undang. Undang-undang (UU) tentang Mobilisasi dan Demobilisasi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). 1997. 14 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan. 1997/ No. 3699 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Judul. Adapun isi Undang-undang No. Pasal 23. undang-undang republik indonesia nomor 10 tahun 2011. NOMOR 26 TAHUN 1997 TENTANG. 23 Tahun 1997 Tentang : Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor : 23 TAHUN 1997 (23/1997) Tanggal : 19 SEPTEMBER 1997 (JAKARTA) Sumber : LN 1997/68; TLN NO. 3699 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. MEMUTUSKAN : Menetapkan :. NO. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 menyatakan bahwa setiap penduduk di Indonesia, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang tinggal di. Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. Tipe Dokumen. Undang-undang (UU) No. MHUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 1997 TENTANG MOBILISASI DAN DEMOBILISASI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan. Untuk menyesuaikan perkembangan zaman dan kebutuhan hukum lingkungan yang begitu pesat, Undang-Undang tersebut mengalami pembaharuan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670); 6. ABSTRAK: CATATAN:UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1997 TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Undang-undang (UU) No. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; 2. By OnlinePajak. METADATA PERATURAN. S O E H A R T O. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. 1997. 23 Tahun 1997 menjadi UU No. Undang-undang ini terdiri. Undang-Undang Dasar 1945. 32 TAHUN 2009 Adapun isi Undang-undang No. Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup T. Terdapat pengaturan kembali penyusutan dan amortisasi dalam Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (Pasal 11 dan Pasal 11A). PRESIDEN REPUELIK INDONESIA-8-23. Nomor : 23 TAHUN 1997 (23/1997) Tanggal : 19 SEPTEMBER 1997 (JAKARTA) Sumber : LN 1997/68; TLN NO. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam. 23, LN. 4 Tahun 1982, tentang ketentuan pokok lingkungan hidup jo pasal 34 sampai dengan pasal 35 Undang-Undang No. UU No. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2019. kitab suci atau simbol keagamaan. This law was also replaced with another new. AD Premier 9th floor, Jl. Teknologi adalah cara atau metoda serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan. Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran. Pasal 52 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Undang-undang (UU) NO. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup: Penulis: Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup / BAPEDAL: Penerbit: Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup / BAPEDAL: Tahun Terbit: 1997: Lokasi Penerbitan: NA: ISBN: Kode Pustaka: Kode Panggil: UU 1997 23: Kode Klasifikasi:. 32. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan Menjadi Undang-Undang ; UU No. perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; g. 1997. 32 Tahun 2009 PERBEDAAN UU NO. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1982 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: 1. 23 Tahun 2002. 32 tahun 2009 adalah adanya penegasan yang terdapat dalam Undang-undang No. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang -undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara. Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 7. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 1998. 8 (delapan) tahun. Eka N. LEMBARAN-NEGARA REPUBLIK INDONESIA N0. 2, TLN NO. 182, TLN No. 23/1997 di jelaskan bahwa lingkunagan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan makhluk hidup, diantaranya manusia beserta perilakunya,yang dapat mempengarui kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia itu sendiri, dan makhluk hidup lainya. Undang-undang (UU) tentang Statistik. 1997/ No. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686); Dengan Pe rsetujuan. 3 - 7, jl. 2010. Judul. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). 000. 23 Tahun 2004, Jakarta: BPS&KNPP, 2007. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Pengelolaan Lingkungan Hidup MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Berlaku: 19 September 1997. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Isi UU No. 31, LN. 1997. 23 Tahun 1997. 23 Tahun 1997 dan kemudian UU. Dalam mencermati perkembangan keadaan tersebut, dipandang perlu untuk menyempurnakan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. 23 Tahun 1997 (selanjut-nya disebut UUPPLH 1997), maka fungsi sebagai undang-undang induk umbrella provisions me-lekat pada UUPPLH 2009. Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; Indische. 1997/ No. Pro. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umum 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan. Menurut Undang Undang No. ad. 23 Tahun 2006. Pasal 4 s/d Pasal 18 _____. 5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dipandang perlu membentuk Undang-undang tentang Ketenaganukliran. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, sumber daya, energi, keadaan, dan makhluk hidup termasuk juga manusia dan perilakunya yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain menurut Undang undang No. 3. M. U. 3699 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Nomor : 23 TAHUN 1997 (23/1997) Tanggal : 19 SEPTEMBER 1997 (JAKARTA) Sumber : LN 1997/68; TLN NO. METADATA PERATURAN. 1997, LL SETNEG : 19 HLM. Berbeda dengan undang-undang sebelumnya, yaitu UU No. - Penyelesaian sengketa : melalui 32 Tahun 2009. 23, TLN NO. Undang-undang No. 3 Undang-undang Nomor 3 tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran. Pengelolaan Lingkungan Hidup - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 diberikan dengan hak pengelolaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. No. 3. Tipe Dokumen. RUU Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2009 yang telah disahkan tanggal 8 September. 2 Dari apa yang menjadi pokok pembahsan tentang pencemaran lingkungan maka penulis akan menkaji teori-teori tentang. NOMOR 21 TAHUN 1997. UU No. PUTUSAN Nomor 18/PUU-XII/2014. TENTANG. META. Secara umum, perbedaan antara UUPLH, 1997 Dengan Rencana Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RUUPPLH), 2009 dapat dibagi menjadi 2, yaitu. UU No. METADATA PERATURAN. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2007. Undang-Undang/PERPPU. Selanjutnya karena pengaruh global dilakukan penggantian lagi dengan UU No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tipe Dokumen. Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel voor Indonesie, Staatablad 1847 : 23) wajib disimpan selama 30 (tiga puluh) tahun, dan pada saat berlakunya Undang-undang ini telah disimpan selama 10 (sepuluh) tahun atau lebih, pemusnahannya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini. 23 Tahun 1997 Pasal 5! Jawab: Baca Juga: Materi Kelas 6 SD: Pengertian, Fungsi, Tujuan dan Ciri-Ciri Reklame Dalam Undang-Undang ini, berisi tentang pengelolaan lingkungan hidup. 3674, LL. Undang-undang. 23. Undang-undang (UU) NO. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Setelah berlangsungnya Deklarasi Stockholm 1972, Indonesia mengambil beberapa langkah untuk memperbaiki sistem pengelolaan lingkungan hidup, termasuk dengan menerbitkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 point ke-8 yang berbunyi, selain itu, undang-undang ini juga mengatur Beberapa point penting antara lain: 1. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, yang kemudian digantikan dengan hadirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tanggal 19 September 1997 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup no. Sejak tanggal 3 Oktober 2009, Undang-Undang No. Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3318); 5. Negara Tahun 1970 No mor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951); 3. No. GridKids. UU No. UUPLH (UU No 23/1997) terdiri dari 11. Published on June 6, 2019. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501); 6. 25 Tahun 2004 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2004-2008 Undang-Undang Nomor 26Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-Undang No. TB Simatupang No. Undang-undang (UU) NO. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Pasal 23 (1) Pemerintah dan masyarakat melakukan pembinaan terhadap.